Quo Vadis Pendidikan Pesantren?

        Angin segar nampaknya berhenbus di lembaga Perantren, terutama bagi lembaga Madrasah Diniyah. Hal itu terlihat dengan dikeluarkanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.
PP  tersebut  setidaknya memberikan kesempatan bagi lulusan Madrasah Diniyah untuk diakui legalitas ijasahnya(syahadah). Konsekuensinya lulusan/Santri dari  Madrasah Diniyah bisa meneruskan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, ia juga memiliki kesempatan untuk di terima di lembaga-lembaga formal di beberapa perusahaan maupun lembaga pemerintahan karena ijasahnya formal dan legal.
Dengan adanya pp tersebut juga memungkinkan lembaga/Madrasah Diniyah memperoleh bantuan financial dari pemerintah, begitupun guru atau ustaz berhak menerima tunjangan dari pemerintah. Hal ini yang masih belum dirasakan oleh lembaga/madrsah Diniyah selama ini.
Pemerintah tekesan “menganak tirikan” bisa juga disebut memarginalkan lembaga pendidikan tertua di Indonesia tersebut. Dengan tidak mengakui ijasah lulusanya, tidak memberikan bantuan financial yang “pantas” terhadap Madrasah Diniyah berarti pemerintah talah mengebiri lembaga yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan berabad yang telah melahirkan tokoh-tokoh kenamaan seperti Nurkholis Madjid, Guru Bangsa Gus Dur dan masih banyak yang lain.
Selama ini, dibeberapa Pesantren  menerapkan pendidikan penyetaraan atau kejar paket. Paket A untuk tingkatan dasar, Paket B untuk menengah pertama dan paket C untuk meneggah atas. Hal ini dilakukan sebagai jembatan agar lulusanya nanti mendapatkan ijasah formal dengan mengadakan pendidikan kesetaraan.
Masalahnya, banyak waktu yang harus di tempuh oleh Santri untuk belajar, satu sisi ia sekolah di Madrasah Diniyah disisi lain ia juga sekolah pendidikan penyetaraan lewat kejar paket, membuat langkah ini kurang efesien. Karena menghabiskan banyak waktu untuk belajar belum lagi di Pesantren biasanya ada pengajian Kyai (pemangku Pesantren).
Maka dengan adanya PP no 55 tersebut tidak hanya menjadikan angin segar bagi Pesantren, atau Madrasah Diniyah khususnya untuk mendapatkan pengakuan pada sistem pendidikan di indonesia, tapi juga penegasan akan keperpihakan pemerintah.
Keluarnya PP tersebut tidak seluruhnya menuai akomodasi secara positif, tapi banyak juga kalangan yang pesimmistis menaruh kecurigaan terhadap niatan (political will) pemerintah. Fobia sejarah masa lalu terhadap apa yang dilakukan pemerintah lewat surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri. Kepeutusan tersebut juga dulunya mengakomodasi hadirnya Madrasah, yang sekarang ada Ibtid’, Tsanawi, dan Aliyah. Nyatanya sekarang hal itu tidak seperti yang di cita-citakan dulu. Madrasah yang awalnya mamuat materi dengan komposisi pengetahuanagama 70% dan pengetahuan umun 30% berbanding terbalik dengan realita yang ada.
Hal itulah yang seakan menjadi ketakutan para skeatholder di kalangan Pesantren. Terdengar wacana yang berkembang bahwasanya pihak Pesantren telah menaruh kecurigaan terhadap niaatan baik pemerintah tersebut. Sekarang lebih berhati-hati dalam menerapkan aturan agar tidak terjerumus pada jebakan-jebakan legalitas dan keperpihakan. Ini pulalah wacana yang terdengar, bahwa kecurigaan tersebut yang menjadikan alotnya keluar peraturan mentri terkait teknis pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.
Bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan, untuk menjadi lembaga formal maka Madrasah Diniyah wajib mencantumkan pelajaran wajib yang ada di tingkatanya, yakni diantaranya, bahasa indonesia, bahasa inggris, kewarganegaraan dan matematika.tidak hanya itu gurunya juga harus sarjana (Strata 1). Juga dengan beberapa kosekuensi kalau Madrasah Diniyah di formalkan maka wajib mmengikuti standarisasi ujian nasional, madraahnyapun ada akreditasi.
Hemat saya, peraturan tersebut secara tekstual sudah jelas akan sangat menguntungkan bagi Madrasah Diniyah. Tetapi pesimistispun perlu untuk mencegah berbagai kepentingan yang malah menjerumuskan lembaga Diniyah dan umumnya Pesantren. Tapi, selama ini masih wacana dan belum terbukti secara nyata, maka semua skeatholder harus duduk bersama memformulasikan rumusan yang baik terhadap perkembangan dunia Pesantren, khususnya Madrasah Diniyah.
Pemerintah Jawa Timur, dengan  memberikan beasiswa terhadap Santri di seluruh Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan studi Strata 1 di tiap tahuannya merupakan langkah kongkrit dan patut untuk ditiru berbagai kalangan agar sidak hanya pada retorika atau hanya sebatas wacana tapi benar-benar langkah kongkrit atau nyata. (pelajar cornel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: